Image of MEGAWATI DALAM RELASI ISLAM DAN KUASA DI MASA TRANSISI

Text

MEGAWATI DALAM RELASI ISLAM DAN KUASA DI MASA TRANSISI

Buku ini mengungkap bahwa sekalipun Megawati Sukarnoputri berikut partai pengusung yang dipimpinnya (PDIP) kerap dikaitkan dengan sekuler (atau setidaknya dianggap kurang sensitif dengan persoalan umat Islam), namun pada masa pemerintahan beliau tahun 2001 sampai 2004 telah lahir beberapa regulasi yang mengakomodir kepentingan umat Islam yang tertuang dalam bentuk undang-undang.
Dari 126 UU yang dilegislasi pada masa pemerintahannya di era transisi tersebut, empat belas diantaranya memiliki irisan dengan kepentingan umat Islam yang terakomodir dalam dua pola; pertama, akomodasi formalis dimana UU tersebut memperkuat diberlakukanya hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia, seperti UU No 18 Tahun 2001 tentang Otsus Provinsi NAD; UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Kedua, akomodasi dalam bentuk substantif yakni undang-undang yang sejalan dengan Maqashid Syari’ah atau setidaknya tidak bertentangan ajaran Islam sebagaimana tergambar dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Th 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tipikor, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan lainnya. Dengan kata lain penelitian yang dibukukan ini memberi gambaran utuh terkait akomodasi hukum Islam di Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Sukarnoputri berikut pola akomodasi hukum Islam di Indonesia pada masa tersebut dan membantah asumsi sekulerisme politik di masa pemerintahan Megawati Sukarno Putri sebagaimana Barat.

Availability
BE022023BE02My Library (BUKU)Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
BE02
Publisher
: .,
Collation
164 Halaman
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
ISBN
Classification
NONE
Content Type
text
Media Type
other
Carrier Type
other (computer)
Edition
-
Subject(s)
Busman Edyar
Specific Detail Info
Buku ini mengungkap bahwa sekalipun Megawati Sukarnoputri berikut partai pengusung yang dipimpinnya (PDIP) kerap dikaitkan dengan sekuler (atau setidaknya dianggap kurang sensitif dengan persoalan umat Islam), namun pada masa pemerintahan beliau tahun 2001 sampai 2004 telah lahir beberapa regulasi yang mengakomodir kepentingan umat Islam yang tertuang dalam bentuk undang-undang. Dari 126 UU yang dilegislasi pada masa pemerintahannya di era transisi tersebut, empat belas diantaranya memiliki irisan dengan kepentingan umat Islam yang terakomodir dalam dua pola; pertama, akomodasi formalis dimana UU tersebut memperkuat diberlakukanya hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia, seperti UU No 18 Tahun 2001 tentang Otsus Provinsi NAD; UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Kedua, akomodasi dalam bentuk substantif yakni undang-undang yang sejalan dengan Maqashid Syari’ah atau setidaknya tidak bertentangan ajaran Islam sebagaimana tergambar dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Th 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • MEGAWATI DALAM RELASI ISLAM DAN KUASA DI MASA TRANSISI
    Buku ini mengungkap bahwa sekalipun Megawati Sukarnoputri berikut partai pengusung yang dipimpinnya (PDIP) kerap dikaitkan dengan sekuler (atau setidaknya dianggap kurang sensitif dengan persoalan umat Islam), namun pada masa pemerintahan beliau tahun 2001 sampai 2004 telah lahir beberapa regulasi yang mengakomodir kepentingan umat Islam yang tertuang dalam bentuk undang-undang. Dari 126 UU yang dilegislasi pada masa pemerintahannya di era transisi tersebut, empat belas diantaranya memiliki irisan dengan kepentingan umat Islam yang terakomodir dalam dua pola; pertama, akomodasi formalis dimana UU tersebut memperkuat diberlakukanya hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia, seperti UU No 18 Tahun 2001 tentang Otsus Provinsi NAD; UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Kedua, akomodasi dalam bentuk substantif yakni undang-undang yang sejalan dengan Maqashid Syari’ah atau setidaknya tidak bertentangan ajaran Islam sebagaimana tergambar dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Th 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tipikor, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan lainnya. Dengan kata lain penelitian yang dibukukan ini memberi gambaran utuh terkait akomodasi hukum Islam di Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Sukarnoputri berikut pola akomodasi hukum Islam di Indonesia pada masa tersebut dan membantah asumsi sekulerisme politik di masa pemerintahan Megawati Sukarno Putri sebagaimana Barat.
Comments
You must be logged in to post a comment